FIFA Dinilai Gagal Tunaikan Janji di Piala Dunia 2026

FIFA mendapat kritik tajam terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Otoritas tertinggi sepak bola dunia itu dinilai gagal mewujudkan janjinya menghadirkan turnamen paling inklusif karena kebijakan visa Amerika Serikat membuat banyak suporter tidak dapat menghadiri ajang tersebut.

Koalisi organisasi hak asasi manusia, Sport & Rights Alliance menyampaikan kritik tersebut dalam pernyataannya pada Sabtu (17/7/2026) WIB. Menurut mereka, penambahan peserta dari 32 menjadi 48 tim memang memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara kecil untuk tampil di Piala Dunia, tetapi hal itu tidak diimbangi dengan kemudahan akses bagi para suporter.

FIFA sebelumnya mengklaim Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi "paling inklusif" sepanjang sejarah. Namun, penyelenggaraan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dinilai masih menyisakan hambatan besar, terutama terkait kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Football Supporters Europe, Ronan Evain, mengatakan banyak pemegang tiket dari sejumlah negara gagal memperoleh visa meski telah memenuhi syarat untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

"Negara seperti Maroko, kami masih kesulitan menemukan pemegang tiket yang berhasil mendapatkan visa Piala Dunia. Hal yang sama juga terjadi pada Mesir, Yordania, Irak, hingga Uzbekistan," kata Evain, dikutip dari Reuters.

Ia menilai slogan FIFA yang mengajak dunia bersatu melalui Piala Dunia tidak tercermin dalam pelaksanaannya. "Klaim FIFA tentang menyambut dunia dan mempersatukan dunia melalui Piala Dunia sebagian besar telah gagal.”

Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa keputusan mengenai pemberian visa sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah masing-masing negara. Ia juga sempat meminta publik untuk tetap tenang terkait persoalan tersebut menjelang dimulainya turnamen.

Namun, kontroversi terus bermunculan. Salah satunya ketika wasit asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, dilarang memasuki Amerika Serikat meski telah mengantongi visa yang sah. Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut keputusan itu diambil karena dugaan keterkaitan Artan dengan anggota organisasi teroris.

Sport & Rights Alliance juga menyoroti minimnya kehadiran suporter dari beberapa negara, termasuk Senegal, setelah Amerika Serikat menangguhkan penerbitan visa bagi sebagian besar warga dari negara-negara tertentu.

Koalisi tersebut sebelumnya telah memperingatkan FIFA mengenai potensi ancaman terhadap hak-hak suporter, jurnalis, dan pekerja di tengah kebijakan imigrasi yang semakin ketat. Mereka berencana merilis laporan lengkap mengenai berbagai persoalan hak asasi manusia selama Piala Dunia 2026 pada September mendatang.

Direktur Inisiatif Global Human Rights Watch, Minky Worden, mengakui turnamen ini menghadirkan sejumlah kisah positif, seperti kembalinya Haiti ke Piala Dunia setelah 52 tahun dan kiprah mengejutkan Tanjung Hijau.

Meski demikian, ia menilai kebijakan negara tuan rumah utama tetap meninggalkan catatan kelam yang sulit diabaikan. "Namun, sisi gelap dari kebijakan yang diterapkan oleh negara tuan rumah utama turnamen ini juga tidak dapat diabaikan."(*)